Mahasiswa di Kota Bandung Bersatu Tolak UU TNI di Depan Gedung DPRD Jawa Barat

 Mahasiswa di Kota Bandung Bersatu Tolak UU TNI di Depan Gedung DPRD Jawa Barat

Bandung, 21 Maret 2025 - Massa yang menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang (UU) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Jumat sore.

Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Bandung turun ke jalan menyuarakan penolakan mereka terhadap pengesahan RUU tersebut. Awalnya, aksi berlangsung damai dengan orasi dan pembentangan spanduk yang berisi tuntutan massa. Namun, situasi mulai memanas ketika massa dan aparat kepolisian mulai terlibat bentrokan.

Sejumlah demonstran mulai melemparkan petasan dan bahkan bom molotov ke dalam Gedung DPRD yang dijaga ketat oleh petugas kepolisian. Kondisi semakin tak terkendali saat kobaran api muncul dari ban bekas yang dibakar di tengah-tengah kerumunan massa serta di dalam area Gedung DPRD Jawa Barat.

Menurut Rani, salah satu mahasiswa yang turut serta dalam aksi ini dari Prodi PKN UPI, penolakan terhadap revisi UU TNI bukan sekadar ketidaksepakatan terhadap kebijakan, tetapi juga upaya menjaga prinsip demokrasi dan supremasi sipil. "Revisi ini berpotensi melemahkan kontrol sipil terhadap militer dan mengurangi transparansi dalam pengambilan kebijakan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa aksi turun ke jalan adalah bentuk partisipasi politik aktif sebagai warga negara yang kritis. "Sebagai mahasiswa, kami memiliki peran sebagai agen perubahan untuk memastikan kebijakan tetap berpihak pada rakyat. UU ini perlu dikaji ulang agar sejalan dengan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia," lanjutnya.

Mahasiswa juga berharap Indonesia tetap teguh pada nilai-nilai demokrasi dan tidak menghidupkan kembali praktik otoriter di masa lalu. "TNI harus tetap profesional sebagai penjaga pertahanan negara tanpa campur tangan dalam urusan sipil. Pemerintah dan DPR harus mendengarkan aspirasi rakyat serta memastikan kebijakan dibuat secara transparan," pungkasnya.

Turun ke jalan bukan hanya untuk menolak revisi ini, tetapi untuk mengawal demokrasi agar Indonesia tetap maju dengan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kebebasan berpendapat.